Alasan Jokowi Ganti Kepala BNPB, Moeldoko: Perlu Penyegaran

http://dapalan.com/79dJ

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Apa Itu Terlapor, Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana ?

Gambar
Berdasarkan Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Laporan tersebut disampaikan kepada pihak kepolisian. Terlapor adalah seseorang yang dilaporkan dalam laporan tersebut. La Ode Sunarto,S.H. Yang Dimaksud dengan Terlapor? Terlapor adalah seseorang yang dilaporkan telah atau diduga melakukan suatu tindak pidana, namun belum tentu terlapor tersebut menjadi pelaku atas suatu tindak pidana.  Seorang terlapor dapat menjadi tersangka, namun seorang terlapor belum tentu menjadi tersangka. Berdasarkan Pasal 1 butir 14 KUHAP. Apa Itu Tersangka ? Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Menurut Yahya Harahap...
Baca selengkapnya

Mengenail Unsur-Unsur Tindak Pidana

Gambar
La Ode Sunarto,S.H.  Dalam suatu tindak pidana kejahatan, perlu ada unsur-unsur tindak pidana        yang  dilihat terlebih dulu. Adanya unsur tersebut untuk memastikan bahwa   tindakan pidana yang terjadi memang termasuk dalam kejahatan. Untuk itu   dalam artikel ini akan dibahas lebih lanjut mengenai hal apa saja yang menjadi   unsur   tindak pidana   kejahatan.  Bagaimana Syarat Pemenuhan Unsur Tindak                   Pidana?? Jika berdasarkan S.R Sianturi, unsur-unsur tindak pidana secara ringkasnya adalah: Adanya unsur kesalahan Adanya subjek Perbuatan yang melawan hukum Tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan siapa yang melanggarnya akan diancam dengan pidana. Terjadi dalam suatu keadaan, waktu dan tempat tertentu Dari kelima unsur-unsur tindak pidana diatas, bisa disimpulkan atau diringkas kembali menjadi unsur objektif dan unsur subj...
Baca selengkapnya

Pelanggaran Kode Etik dalam Penerapan Seleksi PPK, KPU dan Bawaslu Menabrak Undang-Undang

Gambar
PPK,PPS,Komisioner/pegawai non pegawai negeri pada lembaga nonstructural yang penghasilannya dibebankan pada APBN, Pasal 33 ayat 1 peraturan Komisi pemilihan umum no 7 tahun 2008 misalnya bahwa pelaksanaan Tugas PPK,PPS,KPPS dibebankan kepada KPU dari APBN. Nda masalah ya kalau Hasyim Asy'ari selaku Komisioner KPU RI bicara soal gaji, upah, honor, maupun komisi yang penerimaannya Doble, soalnya kalau kita lihat tidak ada ketentuan regulasi yang lebih eksplisit dalam penentuan penerimaan honor yang diterima secara Doble, Sementara La Ode Sunarto,S.H seorang Pengamat dan Praktisi Hukum menyatakan bahwa "yang menjadi sorotan itu menurut saya mengenai syarat menjadi anggota, misalnya di Pasal 6 UU pemilu No 7 Thn 2017 menyatakan bahwa KPU terdiri dari KPU, KPU PROVINSI,KPU KAB/KOTA,PPK,PPS". Sementara pasal 21 sangat jelas menegaskan bahwa syarat untuk menjadi anggota KPU yaitu ada di huruf ( j). mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan ...
Baca selengkapnya