Penuhi Syarat Formil Dan Materil Agar Gugatan Tidak Ditolak Atau Tidak Dapat Diterima

Secara bahasa tidak ada perbedaan antara putusan ditolak dan putusan tidak diterima, namun secara yuridis terdapat perbedaan makna yang sangat mendasar.



Putusan yang diajukan ke pengadilan dapat diputus dengan tiga cara oleh hakim, yaitu putusan diterima, putusan ditolak, dan putusan tidak dapat diterima. Putusan ditolak dan putusan tidak dapat diterima memiliki perbedaan.

Secara bahasa tidak ada perbedaan antara putusan ditolak dan putusan tidak dapat diterima, namun secara yuridis terdapat perbedaan makna yang sangat mendasar karena di dalam gugatan memiliki syarat materil dan syarat formil. Syarat formil berkaitan dengan formalitas penyusunan gugatan, seperti kelengkapan identitas pihak, kompetensi pengadilan yang relatif maupun absolut, legal standing, kejelasan objek gugatan dan hal lainnya.

Sedangkan syarat materil berkaitan dengan  materi gugatan tentang dasar fakta atau uraian fakta yang mendasari diajukan gugatan, dasar hukum, hubungan hukum, dan lain-lain.

Menurut M. Yahya Harahap, seorang penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, sehingga akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya.

Jadi, jika suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya bahwa tergugat patut dihukum karena melanggar hal-hal yang disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak.

Sedangkan, putusan tidak dapat diterima atau putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) yaitu, ada cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, di antaranya yaitu gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat sesuai dalam Pasal 123 ayat (1) HIR Jo. SEMA No. 4 Tahun 1996.

Syarat tersebut yaitu:

1. Gugatan tidak memiliki dasar hukum

2.  Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium

3. Gugatan mengandung cacat atau obscuur libel

4. Gugatan melanggar yurisdiksi absolut atau relatif dan sebagainya

Dalam persoalan gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan.

Dasar pemberian putusan tidak diterima dapat dilihat dalam Yurisprudensi MA RI No. 1149/K/sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo. Putusan MA RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo. Putusan MA RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

Untuk menghindari putusan tidak diterima, ada beberapa cara untuk menghindarinya, yaitu:

1. Penyampaian informasi kepada penyusun gugatan harus lebih jelas dan detail agar gugatannya tidak NO. jika gugatan diputus NO, akan merugikan pihak penggugat karena sudah lelah berperkara, mengeluarkan banyak biaya, yang pada akhirnya gugatan harus diulang dengan gugatan baru.

2. Teliti jika saat mengajukan gugatan. Ketahui seluruh pihak-pihak secara seksama dan memasukkan sebagai pihak dalam gugatan agar tidak ada yang tertinggal, termasuk uga terhadap objek gugatan agar jelas identitasnya, yang di dalamnya ada objek tanah agar batas-batas dan penyandingnya jelas dan tidak terjadi kesalahan objek.

Ketika hakim memutuskan putusan tidak diterima di tingkat manapun, perkara tersebut dapat digugat kembali dengan perkara yang sama. Namun, jika putusan banding sudah masuk ke materi perkara, maka sudah menjadi putusan yang berkekuatan tetap dan tidak dapat diajukan gugatan baru dengan materi gugatan yang sama.

Jika kemudian ada upaya untuk mengajukan gugatan dengan gugatan dan pihak yang sama, hal tersebut dapat terjadi karena dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa Pengadilan dilarang menolak perkara yang diajukan kepadanya.

Tetapi, perbuatan itu dapat diduga sudah masuk dalam penyelundupan hukum dan gugatan tersebut seharusnya ditolak. Hal ini dikarenakan, sudah jelas ada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang “terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya” atau ne bis in idem.

Sehingga, tergugat hanya perlu mempersiapkan bukti-bukti dokumen bahwa gugatan yang dilakukan penggugat adalah gugatan yang pernah diajukan dalam kasus yang sama.



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mengenail Unsur-Unsur Tindak Pidana

Gambar
La Ode Sunarto,S.H.  Dalam suatu tindak pidana kejahatan, perlu ada unsur-unsur tindak pidana        yang  dilihat terlebih dulu. Adanya unsur tersebut untuk memastikan bahwa   tindakan pidana yang terjadi memang termasuk dalam kejahatan. Untuk itu   dalam artikel ini akan dibahas lebih lanjut mengenai hal apa saja yang menjadi   unsur   tindak pidana   kejahatan.  Bagaimana Syarat Pemenuhan Unsur Tindak                   Pidana?? Jika berdasarkan S.R Sianturi, unsur-unsur tindak pidana secara ringkasnya adalah: Adanya unsur kesalahan Adanya subjek Perbuatan yang melawan hukum Tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan siapa yang melanggarnya akan diancam dengan pidana. Terjadi dalam suatu keadaan, waktu dan tempat tertentu Dari kelima unsur-unsur tindak pidana diatas, bisa disimpulkan atau diringkas kembali menjadi unsur objektif dan unsur subj...
Baca selengkapnya

Ini Dia Mengapa Seseorang Butuh Penasehat Hukum Dalam Tindak Pidana

Gambar
Mengapa Seseorang Butuh Penasehat Hukum Dalam Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 54 KUHAP yang berbunyi guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum. Sedangkan pada Pasal 55 KUHAP berbunyi untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.  Alasan bagi mereka yang didampingi Penasehat Hukum : 1.Terdakwa mungkin mengalami tekanan emosional yang parah yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan strategi menjalani persidangan. Keberadaan penasihat hukum dapat membantu terdakwa untuk membuat keputusan yang tepat dan objektif. 2. Proses peradilan pidana itu rumit dan membutuhkan pengetahuan hukum yang baik untuk menjalaninya. Terdakwa perlu mempersiapkan diri secara optimal, sehingga peran penasihat hukum akan sangat membantunya. 3. Terdakwa berhak memilih untuk tidak didampingi penasihat hukum, tetapi umumnya terdakwa disarankan untuk mempertimbang...
Baca selengkapnya

Pelanggaran Kode Etik dalam Penerapan Seleksi PPK, KPU dan Bawaslu Menabrak Undang-Undang

Gambar
PPK,PPS,Komisioner/pegawai non pegawai negeri pada lembaga nonstructural yang penghasilannya dibebankan pada APBN, Pasal 33 ayat 1 peraturan Komisi pemilihan umum no 7 tahun 2008 misalnya bahwa pelaksanaan Tugas PPK,PPS,KPPS dibebankan kepada KPU dari APBN. Nda masalah ya kalau Hasyim Asy'ari selaku Komisioner KPU RI bicara soal gaji, upah, honor, maupun komisi yang penerimaannya Doble, soalnya kalau kita lihat tidak ada ketentuan regulasi yang lebih eksplisit dalam penentuan penerimaan honor yang diterima secara Doble, Sementara La Ode Sunarto,S.H seorang Pengamat dan Praktisi Hukum menyatakan bahwa "yang menjadi sorotan itu menurut saya mengenai syarat menjadi anggota, misalnya di Pasal 6 UU pemilu No 7 Thn 2017 menyatakan bahwa KPU terdiri dari KPU, KPU PROVINSI,KPU KAB/KOTA,PPK,PPS". Sementara pasal 21 sangat jelas menegaskan bahwa syarat untuk menjadi anggota KPU yaitu ada di huruf ( j). mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan ...
Baca selengkapnya