Mengenail Unsur-Unsur Tindak Pidana

La Ode Sunarto,S.H.

 Dalam suatu tindak pidana kejahatan, perlu ada unsur-unsur tindak pidana       yang  dilihat terlebih dulu. Adanya unsur tersebut untuk memastikan bahwa   tindakan pidana yang terjadi memang termasuk dalam kejahatan. Untuk itu   dalam artikel ini akan dibahas lebih lanjut mengenai hal apa saja yang menjadi   unsur tindak pidana kejahatan.

 Bagaimana Syarat Pemenuhan Unsur Tindak                 Pidana??

Jika berdasarkan S.R Sianturi, unsur-unsur tindak pidana secara ringkasnya adalah:

  1. Adanya unsur kesalahan
  2. Adanya subjek
  3. Perbuatan yang melawan hukum
  4. Tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan siapa yang melanggarnya akan diancam dengan pidana.
  5. Terjadi dalam suatu keadaan, waktu dan tempat tertentu

Dari kelima unsur-unsur tindak pidana diatas, bisa disimpulkan atau diringkas kembali menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan kedua unsur tersebut?

Dalam unsur subjektif akan termasuk dalam subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan untuk unsur objektifnya adalah tindakan atau perbuatan yang melawan hukum, tindakan yang dilarang oleh perundangan dan pelanggarnya bisa dikenai hukuman dan dilakukan dalam tempat, waktu dan keadaan tertentu.


Untuk lebih memudahkan contoh unsur subjektif dan objektif dalam tindak pidana seperti unsur subjektif yang merupakan unsur yang berhubungan atau melekat dalam diri pelaku atau seseorang. Sedangkan untuk unsur objektif merupakan unsur tindak pidana yang berkaitan dengan di dalam keadaan mana tindakan-tindakan pelaku harus dilakukan.

Beberapa Contoh Unsur Subjektif dan Objektif Tindak Pidana

Unsur subjektif tindak pidana:

  1. Kesengajaan dan kelalaian
  2. Maksud dalam suatu percobaan seperti dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
  3. Macam-macam maksud seperti kejahatan pencurian, pemerasan, penipuan, pemalsuan dan lainnya.
  4. Merencanakan terlebih dulu seperti dalam Pasal 340 KUHP
  5. Perasaan takut seperti dalam Pasal 308 KUHP

Unsur objektif tindak pidana:

  1. Adanya sifat melawan hukum
  2. Kualitas pelaku, seperti sebagai pegawai negeri dalam kejahatan jabatan
  3. Adanya hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Bagaimana Syarat Pemenuhan Unsur Tindak Pidana?

Guna mengetahui apakah tindakan yang dilakukan tersebut termasuk dalam tindak pidana, maka perlu melihat apakah perbuatan yang dilakukan juga memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau tidak.

Jika sudah cocok dengan unsur yang ada, maka bisa ditentukan bahwa hal tersebut termasuk dalam tindak pidana yang sudah terjadi dan bisa diminta pertanggungjawabannya pada pelaku. Akan tetapi jika salah satu dalam unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak ada, maka bisa dikatakan bahwa tindak pidana masih belum terjadi atau tidak terjadi.


Apakah Perbuatan Tindak Pidana Harus Memenuhi Unsur Subjektif dan Unsur Objektif ?

Perbuatan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud diatas harus memenuhi adanya unsur subjektif yaitu bagia siapa yaang melakukan dan menimbulkan akibat yang melanggar ketentuan peraturan undang-undang, bahkan perbuatan hukum pidana juga tidak dapat disangkal apabila perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur objektif .



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ini Dia Mengapa Seseorang Butuh Penasehat Hukum Dalam Tindak Pidana

Gambar
Mengapa Seseorang Butuh Penasehat Hukum Dalam Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 54 KUHAP yang berbunyi guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum. Sedangkan pada Pasal 55 KUHAP berbunyi untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.  Alasan bagi mereka yang didampingi Penasehat Hukum : 1.Terdakwa mungkin mengalami tekanan emosional yang parah yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan strategi menjalani persidangan. Keberadaan penasihat hukum dapat membantu terdakwa untuk membuat keputusan yang tepat dan objektif. 2. Proses peradilan pidana itu rumit dan membutuhkan pengetahuan hukum yang baik untuk menjalaninya. Terdakwa perlu mempersiapkan diri secara optimal, sehingga peran penasihat hukum akan sangat membantunya. 3. Terdakwa berhak memilih untuk tidak didampingi penasihat hukum, tetapi umumnya terdakwa disarankan untuk mempertimbang...
Baca selengkapnya

Pelanggaran Kode Etik dalam Penerapan Seleksi PPK, KPU dan Bawaslu Menabrak Undang-Undang

Gambar
PPK,PPS,Komisioner/pegawai non pegawai negeri pada lembaga nonstructural yang penghasilannya dibebankan pada APBN, Pasal 33 ayat 1 peraturan Komisi pemilihan umum no 7 tahun 2008 misalnya bahwa pelaksanaan Tugas PPK,PPS,KPPS dibebankan kepada KPU dari APBN. Nda masalah ya kalau Hasyim Asy'ari selaku Komisioner KPU RI bicara soal gaji, upah, honor, maupun komisi yang penerimaannya Doble, soalnya kalau kita lihat tidak ada ketentuan regulasi yang lebih eksplisit dalam penentuan penerimaan honor yang diterima secara Doble, Sementara La Ode Sunarto,S.H seorang Pengamat dan Praktisi Hukum menyatakan bahwa "yang menjadi sorotan itu menurut saya mengenai syarat menjadi anggota, misalnya di Pasal 6 UU pemilu No 7 Thn 2017 menyatakan bahwa KPU terdiri dari KPU, KPU PROVINSI,KPU KAB/KOTA,PPK,PPS". Sementara pasal 21 sangat jelas menegaskan bahwa syarat untuk menjadi anggota KPU yaitu ada di huruf ( j). mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan ...
Baca selengkapnya